Wakil Gubernur Malut, KH. Sarbin Sehe
Mgn-news.com, Sofifi – Pemprov Malut tahun 2026 ini berupaya mengejar predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan secara intensif kembali melakukan pendataan dan pemeliharaan aset daerah (Barang Milik Daerah/BMD).
Hal tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Gubernur KH. Sarbin Sehe di ruang kerjanya, bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola aset, yaitu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Biro Pemerintahan di lantai tiga kantor Gubernur Malut, Senin, (19/01/2025).
Sarbin saat diwawancarai mengatakan jika aset yang terdiri dari tanah dan bangunan milik Pemprov Malut yang kemudian tersebar di seluruh Kabupaten/Kota memiliki nilai kurang lebih Rp. 4.8 triliun. Nilai yang begitu fantastis ini maka, diperlukan pembinaan dengan memperbaiki catatan pengelolaan keuangan daerah agar lebih efisien dan efektif untuk dapat merebut kembali predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Jadi rapat tadi kami lagi bahas untuk benahi soal aset tanah, karena kita ingin merebut WTP sehingga diperlukan pembinaan aset kurang lebih 4,8 triliun kalau tidak salah” ungkap Sarbin.
Pernyataan Sarbin diatas memberikan catatan penting jika perhatian dalam bentuk pemeliharaan aset guna mempertahankan kondisi aset agar layak digunakan sebagaimana mestinya dengan meningkatkan wujud aset yang terintegrasi.
Untuk saat ini, Disperkim menjadi OPD yang sudah selesai melakukan pendataan aset sehingga ia berharap dari PUPR dan Biro Pemerintahan yang belum sepenuhnya melakukan diupayakan segera mungkin.
“Kita sudah mengundang Disperkim dan alhamdulillah Disperkim sudah melakukan pendataan maka kami lagi menunggu dari PUPR dengan nilai kurang lebih 1.6 triliun mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah selesai” ujar Sarbin.
Sementara untuk Biro Pemerintahan sudah berhasil melakukan pendataan dengan nilai Rp. 20 miliar dari jumlah aset dibawah pengawasan mereka, sehingga Sarbin juga kembali berharap agar dapat terselesaikan semuanya di tahun ini.
“Biro pemerintahan kurang lebih 26 miliar yang sudah selesai dilakukan pendataan 20 miliar lebih sehingga sisanya 6 miliar yang belum” tandas Sarbin. (red) *