Gubernur Malut, Sherly Tjoanda saat memberikan sambutan di acara Rakor Pemdidikan.
Ternate – Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda, memberikan peringatan tegas kepada seluruh kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Malut terkait pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBD.
Hal itu ia sampaikan saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Pendidikan Provinsi Tahun 2026 di Gamalam Ballroom, Bela Hotel, Ternate, (23/9/26).
Menurutnya, disparitas antara besarnya kucuran anggaran daerah untuk kebutuhan pembangunan fisik sekolah harus sesuai dengan mutu dan standar. Karena, Pemprov Malut berkomitmen untuk membangun sektor pendidikan sebagai prioritas program utama demi kepentingan masa depan generasi daerah.
Diketahui, Pemprov Malut setiap tahunnya mengucurkan anggaran sebesar Rp. 700 miliar dari total Rp. 3,3 triliun APBD. Dengan jumlah yang fantastis tersebut, Rp 180 miliar dialokasikan khusus untuk dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)
Saat ini terdapat beberapa sekolah mengantongi dana BOSP hingga mencapai Rp1 miliar dan Rp1,5 miliar per tahun, namun keberadaan fasilitas untuk menjamin hak-hak siswa dalam berekspresi jauh dari yang diharapkan.
Pada saat melakukan Inspeksi mendadak (sidak), Sherly menemukan kondisi fasilitas yang sangat memprihatinkan, seperti kipas angin dan proyektor belajar hanya tersedia satu-dua unit, lampu mati dibiarkan setahun, kloset toilet tersumbat, dan ruang UKS dibiarkan kosong.
“Saya menemukan ada sekolah yang mengelola BOSP di atas Rp. 1 miliar, namun fasilitas lapangan basketnya masih berlubang. Jadi kepala sekolah yang terbukti gagal mengelola anggaran untuk perbaikan fasilitas, bakal dicopot” ujar Sherly.
Selain masalah fisik, Gubernur Sherly menyoroti rendahnya mutu kualitas hasil belajar. Skor literasi dan numerasi siswa di Malut kian memprihatinkan saat ini, karena stagnan di angka 36. Angka ini mencerminkan bahwa dari 100 persen informasi, percakapan, atau bahan bacaan, siswa baru mampu memahami sekitar 36 persen saja.
Sebagai langkah transformatif yang berorientasi pada hasil (output), Sherly juga akan memberlakukan sistem reward and punishment yang ketat berbasis capaian mutu, seperti promosi jabatan yang akan diberikan kepada kepala sekolah yang berhasil mendongkrak skor literasi dan numerasi di sekolahnya. Sebaliknya, bagi kepala sekolah yang gagal menaikan skor literasi dan numerasi siswa, akan dikenakan sanksi dicopot dari jabatannya.
“Bagi saya, laporan BOSP yang 100 persen lengkap secara administratif tidak ada artinya jika saat disidak sekolahnya masih rusak. Fokus kita ke depan adalah output. Jika skor literasi dan numerasi naik, Standar Pelayanan Minimal (SPM) kita ikut naik, dan anak-anak Maluku Utara akan lebih mudah menembus sekolah kedinasan seperti Akmil, Akpol, IPDN, serta universitas terbaik,” tegas Gubernur Sherly.
Pernyataan Sherly diatas merupakan sisi tegas untuk menjawab setiap persoalan pendidikan di Malut. Dengan meningkatkan daya literasi serta menyediakan fasilitas yang memadai maka kreativitas dan inovasi siswa dapat didorong menjadi fleksibel antara belajar di ruangan dan menang di lapangan.
Komitmen Gubernur Sherly terkait pembebasan biaya pendidikan yang sudah diterapkan sejak tahun 2025, di mana uang komite dari orang tua siswa telah dihapus dan sepenuhnya disubsidi melalui dana BOSDA merupakan jaminan Pemprov untuk menghapus beban biaya yang selama ini menjadi indikator angka putus sekolah.
Program revitalisasi fisik sekolah juga terus dipacu. Pada tahun anggaran 2025, rehabilitasi infrastruktur sekolah telah merampungkan sebanyak 68 sekolah (SMA/SMK/SLB) rampung 100% dengan total anggaran Rp53 miliar, serta jalur APBN sebanyak 75 sekolah sukses direhab dengan total anggaran Rp92 miliar.
Rakor ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Direktur SMA Kemendikdasmen, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, para Kepala Balai (BPMP, KGTK, dan Balai Bahasa) Provinsi Maluku Utara,serta para kepal Sekolah dan tenaga pendidik SMA, SMK, dan SLB se-Maluku Utara.