Suasana Forum Rapat Paripurna
Mgn-news.com, Sofifi – Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Utara (Malut) mengenai jawaban Kepala Daerah Terkait Fraksi-fraksi Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2026, hari ini, Rabu, 22 Oktober 2025, menghadirkan suasana baru yang menegangkan di dalam gedung parlemen.
Pasalnya, sidang yang dipimpin Wakil Ketua II, Husni Bopeng itu, baru di bukan dengan kata salam, sudah dihujani interupsi dari beberapa fraksi partai, yakni, Hanura, Gerindra, dan Golkar.
Husni yang tidak mau terganggu dengan jalannya rapat tersebut langsung mengabaikan interupsi para anggota fraksi, menyebabkan ruang pertemuan yang disiarkan secara live di channel YouTube DPRD Malut sempat mengalami kegaduhan.
Iswanto, dari Fraksi Hanura kemudian berdiri lalu menyampaikan, jika interupsi anggota tidak didengar maka atas nama Fraksi kami memilih walk out dari ruangan. Situasi kemudian berlanjut ke Nazlatan Utara Kasuba dari Fraksi Gerindra, dengan pernyataan yang sama seperti Iswanto. Namun lagi-lagi Husni tetap menghiraukan yang membuat Iswanto dan kawan-kawannya hengkang dari forum sebagai bentuk protes terhadap tindakan Husni Bopeng yang terkesan anti demokratis.
“Ini ruang demokrasi kok” hemat Iswanto, sambil meninggalkan ruangan.
Sidang tetap berjalan hingga Wakil Gubernur Hi. Sarbin Sehe, mewakili Gubernur Sherly Tjoanda membacakan pandangan pemerintah daerah atas tanggapan fraksi.
Usai rapat, Nazla, saat disambangi awak media untuk meminta keterangan mengenai alasan walk out dari forum tersebut, ia mengatakan bahwa pilihan itu merupakan bentuk sikap politik anggota DPR dari dua Fraksi, Gerindra dan Hanura dikarenakan ketidak hadiran Gubernur Sherly Tjoanda dalam beberapa kali rapat paripurna, dalam hal ini ia mempersoalkan sikap Gubernur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan yang tersisa 2.7 triliun akibat dari pemangkasan transfer pusat.
“Alasan kenapa Gerindra dan Hanura walk out perlu masyarakat ketahui, Dewan itu punya tiga fungsi, pengawasan, penganggaran, dan legislasi, dan ini merupakan fungsi kita yang paling besar di APBD 2026 dengan kasus yang cukup mencolok ya, APBD kita sekarang sisa 2.7 triliun” jelas Nazla.
Nazla kemudian meneruskan, jika dengan anggaran yang ditetapkan, maka gaji Kepala Daerah tetap diberikan sebab itu merupakan belanja wajib, namun sejauh ini dari APBD yang mengalami penurunan menurut Nazla, hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat berupa aspirasi akan terjadi pengurangan.
“yang dikurangi adalah hak-hak masyarakat, maka dari itu kita meminta Gubernur setidaknya menunjukan sikap, karena ada tiga, pertama penyerahan, kedua penyampaian fraksi, ketiga adalah penyampaian jawaban masa tidak bisa hadir” Ungkap Nazla.
Selain kedua fraksi yang lebih memilih keluar, ada juga salah satu anggota DPRD Dapil Halut, Fraksi Golkar, Johan Frans Manery. Keikutsertaannya Johan tidak mewakili fraksi melainkan mewakili personalnya demi Daerah pemilihan (Dapil) yang saat ini ia wakili.
“Maksudnya paripurna ini penting untuk saya bahas kepentingan masyarakat Jalur di 2026, jadi kalaupun dia berhalangan alasannya kenapa, Karena sudah beberapa kali paripurna beliau (Ibu Gubernur sherly Tjoanda, red) berhalangan terus. Artinya kan, mungkin kami DPRD tidak dianggap atau bagaimana, padahal kami bahas ini untuk kepentingan banyak orang” ujar Johan.
Menanggapi persoalan tersebut, Wakil Gubernur Hi. Sarbin Sehe mengatakan bahwa, ketidakhadiran Gubernur dalam rapat tersebut bukan menjadi persoalan, karena jadwal penyampaian pandangan atas fraksi-fraksi sudah ditetapkan sehingga Pemerintah Provinsi hanya mengikuti jadwal yang telah ditetapkan.
“Pertama kita ikuti jadwal yang sudah ditetapkan DPRD, bahwa hari ini kita memberikan pandangan atas pandangan Fraksi, soal walk out Itu mekanisme hak anggota DPRD, tugas kami hanya mengikuti apa yang sudah di jadwalkan” pungkas Sarbin.
Berikut nama-nama Anggota DPRD yang memilih Solo Out dari rapat paripurna, Yusran Fraksi Gerindra Dapil Sula-Taliabu, Muhammad Afif fraksi Hanura, Dapil Tikep-Halteng-Haltim, M. Ridha Yakub, fraksi Golkar, Dapil Tikep-Halteng-Haltim, Sukri Ali, Fraksi Hanura, Dapil Halut-Morotai, Machmud Esa, fraksi Gerindra Dapil Ternate-Halbar, dan Iswanto, Fraksi Hanura, Dapil Ternate-Halbar. (red)