Plt Karo Kesra, Kadri Laetje
Sofifi Maluku Utara-Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Malut merupakan badan kesekretariatan yang menghimpun berbagai macam program untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan budaya.
Pelaksana tugas (Plt) Biro Kesra, Kadri saat ditemui oleh awak media, menjelaskan, meski dampak dari pergeseran anggaran yang mengakibatkan beberapa program internal kesra dipangkas sehingga proposal bantuan rumah ibadah, baik dalam bentuk hibah barang, hibah uang, dan hibah bansos masih dibahas, olehnya itu dari Kesra akan mendahulukan, pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD dengan nilai Rp 13 miliar.
“Untuk tahun ini kita mengalami pergeseran anggaran, Terkait dengan hibah barang, hibah bansos, dan hibah uang, yang tidak mengalami pergeseran hanya pokir 13 miliar dan itu yang kita upayakan”jelas Kadri, Senin, 30 Juni 2025
Meski proposal rumah ibadah ini, diketahui ada yang sudah sampai ke meja kesra sejak dua tahun lalu ada juga yang setahun lalu. Baik dalam bentuk hibah barang, uang, maupun bansos
“Proposal yang masuk itu, ada yang tahun lalu, ada juga dua tahun lalu, ada proposal samua, ada yang hiba bansos, hibah barang, dan hibah uang” ungkap Kadri
Kediri menjelaskan untuk saat ini, Kesra sendiri hanya bertugas untuk memverifikasi berkas proposal yang dimasukan, meski beberapa kegiatan sudah diproses namun menindaklanjuti kegiatan yang dimaksud belum bisa dilakukan
“Sementara masih dalam tahapan verifikasi proposal, dan yang lain masih dalam tahapan pemeriksaan administrasi”papar kadri
Belum lagi pada pembahasan APBD perubahan tahun ini, hanya dikhususkan 12 OPD, yang dikhawatirkan adalah internal keara sendiri tidak mendapatkan pergeseran anggaran tambahan yang mengakibatkan bantuan rumah ibadah dapat terancam. Menanggapi hal ini,Kadiri menjelaskan, semua kegiatan Kesra sudah diproses berkaitan dengan pengadaan langsung, tender konstruksi, dan pengadaan langsung konstruksi.
“Sementara untuk kegiatan kesra semuanya sudah diproses, berkaitan dengan pengadaan langsung, tender konstruksi, pengadaan langsung konstruksi” tutur Kadri
Sehingga ia berharap pada tahapan perubahan anggaran ini bisa berjalan dengan normal sehingga setiap kegiatan dapat terlaksana sesuai harapan, langkah selanjutnya Kadri tetap masih menunggu arahan dari Gubernur Sherly.
“Terkait dengan kegiatan-kegiatan internal, kita masih menunggu SK dari Gubernur tentang pergeseran “ujar Kadri
Kadri komitmen untuk tetap menjalankan tugas sebagai Pelaksana tugas (Plt) Biro Kesra dengan memeriksa dokumen proposal yang telah masuk ke meja Kesra, sembari menunggu verifikasi lanjutan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kita fokus verifikasi verifikasi berkas oleh tim verifikasi administrasi, naik ke tim verifikasi TAPD (Sekda, Keuangan, dan Biro Hukum) , lalu kemudian turun berapa jumlah yang ditetapkan baru bisa dilakukan jumlah pemberian bantuan, biro kesra akan menerbitkan NPAD, maka proses pembayaran dapat dilakukan, tapi untuk pencarana sementara dapat dilakukan” tutup Kadri. (red)