HALTIM – Aliansi Masyarakat Budidaya Rumput Laut Bergerak (AMBRUK) Desa Fayaul melayangkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim). Mereka menilai pemerintah daerah belum menunjukkan keberpihakan nyata terhadap masyarakat yang terdampak dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas dermaga (jetty) PT Jaya Abadi Semesta (PT JAS).
Koordinator AMBRUK menegaskan bahwa perjuangan warga telah memasuki hari ke-153, namun hingga kini belum ada pertanggungjawaban jelas dari pihak perusahaan maupun langkah konkret dari Pemda.
“Sudah 156 hari kami bersuara, tetapi yang kami hadapi hanya kebuntuan. Perusahaan dan pemerintah cenderung diam, sementara masyarakat terus menanggung kerugian,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/04/2026)
Menurut data AMBRUK, sedikitnya 59 pembudidaya rumput laut di Desa Fayaul kehilangan mata pencaharian. Kerusakan ekosistem pesisir yang diduga dipicu aktivitas operasional jetty tersebut telah mematikan sumber ekonomi utama warga.
“Laut bukan sekadar tempat mencari uang bagi kami, tapi sumber kehidupan. Kondisi ini sudah menyentuh aspek dasar keberlangsungan hidup masyarakat,” tambahnya.
Sebagai bentuk protes atas sikap perusahaan yang dinilai tidak kooperatif, warga telah memboikot aktivitas PT JAS selama tiga hari terakhir. Aksi boikot ini dipastikan akan terus berlanjut hingga tuntutan warga dipenuhi.
AMBRUK juga mendesak Bupati, Wakil Bupati, dan DPRD Halmahera Timur untuk segera turun ke lokasi guna meninjau langsung dampak di lapangan. Mereka menuntut tindakan tegas dari pemangku kebijakan.
“Kami tidak butuh janji, kami butuh kehadiran dan tindakan nyata. Pemerintah harus berdiri bersama rakyat,” cetusnya.
Lebih lanjut, ia memperingatkan bahwa masyarakat siap mengambil langkah yang lebih ekstrem jika aspirasi mereka tetap diabaikan oleh pemerintah daerah.
“Jika pemerintah tetap tidak hadir, kami akan melakukan aksi mogok makan. Ini adalah simbol bahwa ketika mata pencaharian kami hilang, maka sumber makanan kami pun ikut hilang. Jika negara tidak datang, maka jelas negara telah absen untuk rakyatnya,” pungkasnya.