Oleh : Harun Gafur
Dosen Univeritas Nahdlatul Ulama Maluku Utara
Pendidikan di Maluku Utara, seperti banyak daerah lainnya di Indonesia, seringkali berada dalam ketegangan antara wacana dan realita. Wacana tentang pendidikan yang ideal sering kali mencakup akses yang merata, kualitas yang tinggi, dan kesempatan untuk semua warga tanpa terkecuali. Namun, realitanya, ada berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut. Akses Pendidikan yang Merata Secara teori, setiap anak di Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa terkecuali. Pendidikan harus bisa diakses oleh semua kalangan, dari daerah perkotaan hingga pelosok desa. Kualitas Pendidikan yang tinggi, wacana ini mengedepankan standar pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman, di mana siswa tidak hanya diajarkan pengetahuan dasar, tetapi juga keterampilan yang relevan dengan dunia kerja dan kehidupan sosial. Pendidikan inklusif dan berkeadilan harapan untuk menciptakan pendidikan yang inklusif, tidak membedakan ras, suku, agama, atau latar belakang sosial, menjadi salah satu wacana utama dalam sistem pendidikan di Indonesia, termasuk Maluku Utara. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, pendidikan diharapkan dapat berfungsi sebagai alat pemberdayaan, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berbagai bidang seperti ekonomi, budaya, dan politik.
Realita Pendidikan di Maluku Utara
Akses yang terbatas, meskipun ada banyak program pemerintah yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan, tantangan geografis Maluku Utara yang terdiri dari pulau-pulau membuat beberapa daerah sulit dijangkau. Hal ini menghambat distribusi sekolah dan guru yang berkualitas, terutama di daerah terpencil. Kualitas pendidikan yang tidak merata, ada ketimpangan antara sekolah di pusat kota dengan sekolah di daerah terpencil. Sumber daya seperti fasilitas, tenaga pengajar yang berkualitas, dan sarana-prasarana pendidikan sering kali kurang memadai di daerah-daerah tertentu. Masalah infrastruktur, banyak sekolah di daerah terisolasi yang kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang layak, listrik, atau bahkan akses internet. Hal ini menjadi hambatan besar untuk menjalankan program pendidikan yang berkualitas. Tingkat partisipasi yang rendah, beberapa daerah masih menghadapi tingkat putus sekolah yang cukup tinggi, terutama di kalangan anak-anak yang berasal dari keluarga miskin atau yang tinggal di daerah terpencil. Faktor ekonomi dan sosial, seperti kurangnya dukungan keluarga, sering kali menyebabkan anak-anak terpaksa bekerja atau tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka. Kualitas Guru yang bervariasi meskipun ada upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan pelatihan guru, di beberapa daerah, ketersediaan guru berkualitas masih terbatas. Hal ini mempengaruhi kualitas pengajaran dan hasil belajar siswa.
Kepemimpinan Sherly-Sarbin Menjembatani Wacana dan Realita
Untuk mengatasi ketimpangan ini, perlu ada upaya yang lebih konkret dari pemerintah dan masyarakat setempat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Maluku Utara. Beberapa langkah yang akan dapat diambil adalah Peningkatan infrastruktur, membangun dan memperbaiki fasilitas pendidikan di daerah-daerah terpencil, serta memastikan akses yang lebih baik untuk anak-anak di seluruh Maluku Utara. Pelatihan dan peningkatan kualitas guru, memberikan pelatihan yang lebih intensif untuk para guru, terutama di daerah-daerah yang kekurangan tenaga pengajar berkualitas.
Program Pendidikan Inklusif: Meningkatkan program pendidikan yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan anak-anak di daerah terpencil, sehingga mereka tidak terpinggirkan dalam proses pendidikan. Kolaborasi dengan masyarakat, memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan pendidikan lokal, sehingga dapat membantu mengatasi berbagai masalah yang ada, termasuk masalah ekonomi dan sosial. Secara keseluruhan, meskipun wacana tentang pendidikan yang ideal telah digulirkan, kenyataannya banyak tantangan yang harus dihadapi di lapangan. Namun, dengan usaha bersama dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, pendidikan di Maluku Utara bisa menjadi lebih baik dan lebih merata.
Sherly-Sarbin Mendidik Maluku Utara, Merawat Kemanusiaan
Sekiltas potongan video pidato Sherly Gubernur Maluku Utara yang beredar dan viral itu menggambarkan sebuah visi kepemimpinan yang mendalam dan penuh empati, di mana pendidikan dan nilai-nilai kemanusiaan menjadi fondasi utama dalam membangun daerah dan masyarakat. Kepemimpinan yang mengutamakan aspek pendidikan ini, berfokus pada pemberdayaan masyarakat dengan cara yang tidak hanya mengedepankan pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada penguatan karakter, kesejahteraan sosial, serta hak asasi manusia dengan nantinya program Pendidikan gratis.
Dalam konteks Maluku Utara, yang kaya akan keberagaman budaya dan potensi alam, mendidik masyarakat berarti menyediakan akses pendidikan yang berkualitas dan tanpa biaya, memperhatikan kebutuhan sosial, dan membangun rasa saling menghormati antar kelompok yang ada. Sementara itu, merawat kemanusiaan berarti memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh para pemimpin tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, tetapi juga mengutamakan hak, martabat, dan kesejahteraan setiap individu dalam masyarakat. Kepemimpinan sherly-sarbin yang mengutamakan pendidikan dan kemanusiaan ini menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, adil, dan harmonis, dengan harapan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama untuk memajukan daerah, sambil tetap menjaga dan merawat nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam.
Kepemimpinan Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe di Maluku Utara bisa menjadi contoh yang menarik dalam konteks pendidikan dan penguatan nilai kemanusiaan. Keduanya telah berkontribusi besar dalam mengembangkan wilayah ini, tidak hanya dari segi pembangunan fisik, tetapi juga dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat, khususnya melalui program-program yang mendidik dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Sherly Tjoanda, yang dikenal sebagai sosok yang peduli dengan pemberdayaan perempuan dan anak-anak, seringkali mengedepankan pendidikan yang inklusif dan berfokus pada pemajuan hak-hak dasar masyarakat. Ia mengedepankan pentingnya keterlibatan aktif warga dalam proses pembangunan daerah mereka. Sarbin Sehe, di sisi lain, merupakan figur yang berfokus pada keberlanjutan sosial dan ekonomi daerah dengan mendekatkan program-program yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Kepemimpinannya mencerminkan keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan perhatian terhadap aspek sosial kemanusiaan.
Keduanya, dengan pendekatan yang berbeda, dapat memberikan gambaran bahwa kepemimpinan tidak hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga tentang bagaimana membangun rasa kemanusiaan yang mendalam dalam setiap langkah keputusan yang diambil. Keduanya berfokus pada pendidikan, pemberdayaan, dan kesejahteraan masyarakat, yang sangat penting dalam menciptakan perubahan positif di daerah tersebut. ***