Aliansi yang mengatasnamakan Gerakan Pemuda Kepulauan Timur Nusantara
Mgn-news.com, Jakarta – Aliansi yang mengatasnamakan Gerakan Pemuda Kepulauan Timur Nusantara mnggelar aksi di depan Kantor Kementrian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) lalu dilanjutkan ke Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) sebagai bentuk protes terhadap kehadiran salah satu perusahaan milik Israel, PT. Ormat Geotermal di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar).
Diketahui, Halbar merupakan salah satu wilayah administratif yang terletak di Provinsi Maluku Utara (Malut), wilayah dengan luas 2.385,93 km² bukan suatu ruang kosong untuk menampung segala kejahatan investasi.
Meski ditemukan potensi geotermal, suatu pertimbangan ketat perlu dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai langkah kebijakan guna menyelamatkan ruang hidup masyarakat, wilayah tangkapan air, kawasan hutan, serta penyangga ekosistem pesisir yang menopang perikanan rakyat dan ketahanan pangan lokal.
Kordinator Aksi, Andrean Y Drakel menilai jika proyek geotermal di Halbar berpotensi Mengancam sumber mata pencaharian yang menjadi sandaran hidup masyarakat desa. Selain itu Meningkatkannya risiko longsor dan degradasi hutan, terutama jika berada di kawasan lereng dan wilayah berhutan lindung.
Selain itu menurut Andrean, kehadiran PT. Ormat dapat menimbulkan konflik sosial, jika prosesnya tidak transparan dan tanpa persetujuan bebas dari masyarakat terdampak.
“Kita tidak boleh Mengabaikan prinsip kehati-hatian ekologis, mengingat Halbar berada dalam sistem kepulauan ring of fire (cincin api pasifik, red) dengan ekosistem darat–laut yang saling terhubung” Tegas Andrean, Senin, (2/3/2026).
Gerakan yang terbangun tersebut merujuk pada spesifikasi yang tidak sedang menolak suatu kebutuhan energi baru di abad ini. Dari Aliansi mempertegas jika investasi yang bakal dibangun harusnya dilakukan dengan cara yang bersih agar tidak merugikan masyarakat.
Hal itu bersandar pada etika lingkungan pada abad 21 dimana Malut merupakan salah satu Provinsi dengan biaya lingkungan lebih mahal dibandingkan dengan 20% atau dua digit angka pertumbuhan yang menyasar ke industri ekstraktif hari ini.
“Kami tidak menolak energi terbarukan. Namun kami menolak model pembangunan energi yang tidak transparan, tidak partisipatif, dan berisiko merusak ruang hidup rakyat” ujar Andrean.
Olehnya itu, Gerakan ini memalang Kantor Kementrian ESDM untuk mempertanyakan alasan kenapa izin WKP (wilayah kerja panas bumi) bisa tiba-tiba di terbitkan. Sedangan banyak masyarakay yang masi menolak karena khawatir akan kehidupan mereka.
“Apalagi informasi yang kami peroleh bahwa PT. Ormat Gothermal adalah salah satu perusahan yang tarfiliasi deng Israel, tentu ini adalah bentuk penghianatan yang yara kepada bangsa Indonesia, sebab Indonesia sampai saat ini tidak memmiliki hubungan diplomatik dengan Israel” tutur Andrean.
Keputusan sepihak tersebut menjadi tindakan yang sangat krusial apalagi dengan situasi dan kondisi di timur tengah saat ini.
Jika langkah-langkah persetujuan diambil oleh Pemerintah Pusat ditengah penolakan masyarakat Halbar, maka tanpa disadari suatu tindakan legitimasi yang coba dibangun demi kepentingan Israil yang selama ini menjadi negara penjajah di timur Tengah.
“Maka dari itu kami menuntut,Hentikan PT. Ormat Gothermal di Halamhera barat” tutup Andrean.