Nazlatan Ukhra Kasuba.

 

Mgn-news.com, Sofifi — Beberapa waktu lalu Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan pembangunan 300.000 jembatan pada tahun 2026 bagi anak-anak sekolah di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Fraksi Gerindra Nazlatan Ukhra Kasuba mengatakan, hal tersebut merupakan komitmen Negara untuk menghadirkan akses pendidikan yang aman, adil, dan layak bagi seluruh anak bangsa.

Seperti yang diketahui, Presiden Prabowo sebelumnya telah menyampaikan Pidato Hari Guru Nasional, di mana beliau menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan guru dan murid berjuang sendiri dalam keterbatasan.

“Pendidikan bukan hanya soal kurikulum dan ruang kelas, tetapi juga tentang kehadiran negara—memastikan anak-anak dapat sampai ke sekolah dengan selamat, dan para guru dapat menjalankan tugasnya dengan bermartabat”seraya menyampaikan pesan Presiden, Jumat ( 12/12/2025).

Nazlatan bilang, sebagai tindak lanjut atas kebijakan tersebut, kader Partai Gerindra diminta untuk melakukan cross-check dan verifikasi langsung kepada kepala daerah, guna memastikan data kebutuhan jembatan telah benar-benar masuk dan tervalidasi di tingkat pusat.

Menurutnya, data yang akurat adalah kunci, agar kebijakan nasional tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

“Dalam konteks itu, saya, Nazlah Kasuba, akan mendatangi langsung kepala daerah untuk memastikan wilayah Galela dan Loloda mendapatkan perhatian yang adil dan proporsional, termasuk alokasi pembangunan jembatan yang memadai bagi anak-anak sekolah”tandasnya.

Baginya, hal tersebut bukan sekadar soal kuota pembangunan, tetapi tentang keadilan akses bagi wilayah-wilayah yang selama ini terlalu lama tertinggal.

“Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo, masa depan bangsa ditentukan oleh bagaimana negara memperlakukan guru dan murid hari ini. Karena itu, bagi kami, jembatan bukan sekadar infrastruktur, melainkan jalan menuju masa depan—agar tidak ada lagi anak-anak di daerah 3T yang harus mempertaruhkan keselamatan hanya untuk menuntut ilmu”ucapnya.

Nazla juga menambahkan, baru-baru ini dirinya telah menyaksikan ada seorang guru SD meninggal dunia akibat tidak adanya jembatan serta kondisi jalan yang sangat rusak di Loloda Utara. Dari Peristiwa tersebut menurutnya adalah tamparan keras sekaligus pengingat bahwa kehadiran negara tidak boleh terlambat.

“Kepala daerah, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, harus lebih aktif, responsif, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan data yang tepat dan jujur ke pusat. karena di balik setiap data, ada nyawa, ada pengabdian, dan ada masa depan anak-anak bangsa”Tambahnya.

Anggota DPRD Provinsi Malut, Dapil II Halut Morotai ini juga menegaskan bahwa jembatan yang akan dibangun bukan sekadar beton dan besi. Jembatan adalah jalan menuju masa depan, penghubung antara kebijakan dan realitas, antara janji negara dan keselamatan warganya.

“Jika hari ini masyarakat hanya disuguhi alasan, maka tugas kami adalah memastikan solusi yang sesungguhnya benar-benar hadir bukan besok, bukan setelah korban berikutnya, tetapi sekarang”tutupnya.(Red)