Said Banyo, Anggota Komisi II DPRD Maluku Utara
Mgn-news.com Sofifi-Anggota DPRD Maluku Utara (Malut) angkat bicara terkait rencana Gubernur Sherly Tjoanda melakukan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Perampingan ini disampaikan langsung melalui Wakil Gubernur KH. Sarbin Sehe beberapa waktu lalu.
Perampingan ini dilakukan untuk menggabungkan OPD serumpun, seperti Dinas Pertanian bakal digabungkan dengan Dinas Pangan dengan alasan efisiensi anggaran dan pengurangan belanja daerah.
Said Banyo, saat dihubungi wartawan Mgn-news.com mengatakan perampingan atau penggabungan beberapa OPD dinilai belum urgen untuk dilakukan saat ini. Ia sarankan agar Pemprov baiknya memberdayakan OPD yang sudah ada dengan meningkatkan kreatifitas dan agar lebih inovatif menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD)
“Yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh Pemprov adalah mendayagunakan OPD saat ini untuk lebih kreatif dan inovatif sehingga mampu meningkatkan (PAD) kita” ungkap Said, Rabu, 3 September 2025
Said Banyo melanjutkan, setelah pemberlakuan efisiensi, Pemerintah Daerah (Pemda) harus paham agar tidak selalu bergantung dengan Pemerintah Pusat (Pempus). Oleh karenanya Pemprov saat ini harus fokus agar mampu mengelola sumber daya yang menjadi pendapatan daerah. Ia kemudian menjelaskan kalau sektor pertambangan di Malut sangat berpotensi meningkatkan PAD untuk kepentingan pembangunan
“Pertambangan di Malut begitu banyak tapi sumbangsih mereka terhadap daerah saat ini belum masih belum maksimal, Pemprov tidak harus menggulirkan wacana penggabungan OPD yang menurut saya ini kontra produktif dengan visi misi Gubernur terutama pada percepatan pembangunan” jelas Said
Politisi PDIP ini kembali menyoroti pemborosan anggaran yang dilakukan oleh Gubernur Sherly melalui perjalanan dinas. Sehingga dengan alasan efisiensi untuk melakukan perampingan menurutnya tetap sama dan tidak berpengaruh terhadap peningkatan PAD.
“Saat ini, walaupun perampingan dan tidak ada perampingan OPD, tetap sama nilainya dan tidak ada urgensi dalam peningkatan PAD, jadi yang harus dipikirkan saat ini oleh Pemprov adalah peningkatan PAD” ujar Said
Ia menyinggung, pernyataan Gubernur Sherly yang menyampaikan dengan nada heran kalau pajak alat berat hanya mencapai 1 miliar lebih, dengan kondisi yang tidak berbanding dimana ratusan tambang yang beroperasi di Malut
“baiknya hal-hal seperti pajak alat berat, kenapa hanya capai 1 miliar lebih yang sempat kemarin disampaikan oleh Ibu Gubernur , itu yang perlu dituntaskan” tandas Said
Ia menambahkan kalau hal yang berkaitan dengan PAD di sektor pertambangan bakal di diskusi dalam internal Komisi II untuk membuat Panitia Khusus (Pansus) sebagai upaya membantu Pemprov dalam mengoptimalkan PAD di sektor Pertambangan
“Nanti saya akan sampaikan juga dalam internal komisi II agar segera membuat pansus agar mengawal PAD di sektor tambang” tutup Said