Dr. Mukhtar A. Adam

Akademisi/Ketua PW ISNU Maluku Utara

Pajak di Tepi Laut. Di sebuah desa kecil di Maluku Utara, nelayan menurunkan ikan tongkol dari perahunya ke dermaga reyot, disaat yang sama takk jauh dari Lokasi itu, sebuah dermaga beton berdiri megah dengan pagar besi, yach itu Dermaga khusus orang besar dinegeri ini, begitu tutur om salim, yang baru saja menurunkan ikan tongkal, tak berapa lama kapal cepat melaju di pesisir, mengirim ombak di perahu kecil milik om salim, tak berlama lama sang pejabat bersama ajudan turun dari perahu yang megah diatas dermaga yang mewah, yang mempertontonkan fasilitas yang dibangun dari keringat neyana menjual hasil tangkapan yang rempas melalui haknya sebagai warga negara.

Pajak Rakyat, Beban di Bahu orang Kecil, dari carita gerap (guyon) om salim, di jelaskan dalam teori keuangan publik, pajak adalah kontrak social, Dimana rakyat menyerahkan sebagian pendapatan mereka untuk dikelola negara, dengan harapan kembali dalam bentuk pelayanan publik. Namun dalam praktiknya, terutama di provinsi kepulauan, kontrak ini terasa timpang.

Indonesia memiliki tax ratio hanya sekitar 12% PDB, jauh lebih rendah dibandingkan Jerman (39%) atau Jepang (31%). Artinya, kapasitas fiskal negara sebenarnya terbatas. Namun, siapa yang paling konsisten membayar pajak? Bukan korporasi besar yang lihai menghindar, melainkan rakyat kecil.

Setiap kali membeli beras, rokok, bensin, pulsa, bahkan mie instan, rakyat membayar PPN 11% dan cukai. Nelayan di Halmahera mungkin tidak pernah lapor SPT Tahunan, tetapi setiap liter solar subsidi yang ia beli sudah mengandung pajak. Ironisnya, pajak konsumsi ini bersifat regresif: semakin miskin rakyat, semakin besar proporsi pendapatan mereka yang habis untuk pajak tidak langsung.

Gaji Pejabat dan Ketimpangan yang Menganga. Sementara rakyat perjuang menyambung hidup, mengais rejeki dari semalam suntuk membelah samudera, untuk memenuhi konsumsi dengan harga beras dan ongkos kapal antarpulau yang mahal, tanpa subsidi, malah dikenakan pajak, namun disisi lain sang pejabat diberi subsidi dengan membeli fasilitas transportasi yang penuh kemewahan

Seorang menteri di Provinsi kepulauan dapat memperoleh penghasilan Rp 58–60 juta per bulan, belum termasuk fasilitas mobil dinas, rumah jabatan, ajudan, dan tiket perjalanan dinas. Bandingkan dengan UMR di provinsi kepulauan, katakanlah Maluku Utara Rp 3,2 juta, Maluku Rp 2,9 juta, NTT Rp 2,1 juta. Rasio pejabat dengan buruh bisa mencapai 20 kali lipat.

Di negara maju, gap ini lebih terkendali. Di Jepang, gaji pejabat hanya sekitar 7 kali lipat UMR. Di Jerman, sekitar 8 kali lipat. Bahkan di Amerika Serikat, senator bergaji USD 15.000 per bulan dibanding minimum wage USD 1.400, atau sekitar 10 kali lipat.

Indonesia justru mirip Nigeria: pejabat mendapat lebih dari 15–25 kali lipat UMR, sementara rakyat pesisir masih berjuang dengan listrik terbatas, air bersih langka, dan ongkos logistik laut yang mahal.

Pertunjukan Kemewahan di Provinsi Kepulauan, Lebih menyakitkan lagi, ketimpangan ini tidak hanya berupa angka di atas kertas, tapi juga pertunjukan visual yang setiap hari disaksikan rakyat.

  1. Rumah Mewah Pejabat, Di tengah desa nelayan, rumah kayu berdiri berdempetan. Namun di sudut tertentu, sebuah rumah megah bergaya modern berdiri menjulang, lengkap dengan pagar tinggi dan mobil mewah di garasi. Rumah ini milik pejabat lokal. Bagi rakyat, rumah tersebut bukan sekadar bangunan, melainkan simbol jurang sosial.
  2. Mobil Mewah di Jalan Desa, Jalanan sempit yang rusak dilalui nelayan dengan motor bebek tua. Namun di saat bersamaan, konvoi mobil Inova, Fortuner, atau Pajero dengan pelat merah melintas gagah. Mobil dinas ini dibeli dengan APBD, yang notabene bersumber dari pajak rakyat.
  3. Pejabat Sebagai “Pembagi Uang” Dalam hajatan adat atau kunjungan desa, pejabat sering tampil sebagai dermawan, membagi-bagikan uang tunai kepada masyarakat. Namun uang itu bukan dari kantong pribadi, melainkan dari dana representasi atau bahkan anggaran pemerintah. Alih-alih program struktural, rakyat hanya mendapat “receh simbolik” yang mempertahankan patronase politik.
  4. Dermaga dan Kapal Khusus Pejabat, Di provinsi kepulauan, dermaga adalah jantung kehidupan. Namun tidak jarang, pejabat membangun dermaga eksklusif untuk kapal dinas atau speedboat pribadinya. Dermaga itu steril, tak boleh digunakan nelayan atau rakyat. Di sinilah metafora ketimpangan menjadi nyata: pejabat bahkan enggan berlabuh di dermaga yang sama dengan rakyat.

Pajak yang Tereduksi Menjadi Privilege, jika dianalisis dalam pendekatan perpajakan dan kebijakan publik, fenomena ini bisa dijelaskan dalam tiga lapisan:

  • Distorsi Pajak, Pajak seharusnya dikelola untuk pelayanan publik. Namun, dalam praktik, pajak rakyat direduksi menjadi fasilitas pribadi pejabat: rumah dinas, mobil dinas, kapal dinas. Alokasi belanja publik (pendidikan, kesehatan, dermaga umum) sering tersisih oleh belanja rutin birokrasi.
  • Status Signaling, Dalam budaya komunal kepulauan, pejabat merasa perlu mempertontonkan status sosial. Rumah megah, kapal cepat, dan gaya hidup mewah menjadi simbol kekuasaan. Ini bukan sekadar konsumsi pribadi, tapi juga “pertunjukan” yang disengaja.
  • Defisit Kepercayaan, Ketika rakyat melihat pajaknya dipakai untuk kenyamanan pejabat, bukan untuk kebutuhan mereka, kontrak sosial menjadi rapuh. Rakyat kehilangan kepercayaan, dan pajak dipandang sebagai beban, bukan kontribusi.

Belajar dari Negara Lain

  • Jepang, Walikota bisa naik kereta atau feri umum bersama rakyat. Tidak ada dermaga privat untuk pejabat. Budaya malu membuat pejabat menjaga kesederhanaan.
  • Norwegia, Pejabat di kepulauan utara menggunakan transportasi umum, bahkan feri gratis bersama nelayan. Pajak tinggi dikembalikan dalam bentuk subsidi dan pelayanan sosial.
  • Singapura, Gaji pejabat tinggi, tapi transparansi ketat. Tidak ada mobil dinas berlebihan. Semua fasilitas harus dibeli sendiri. Kepercayaan publik tinggi karena pajak rakyat jelas manfaatnya.
  • Nigeria, Jadi contoh buruk: pajak dan dana minyak digunakan pejabat untuk vila mewah dan mobil sport, sementara rakyat miskin hidup di gubuk. Indonesia harus belajar agar tidak jatuh ke jurang yang sama.

Apa yang harus dilakukan untuk Menutup Jurang di Lautan disparitas yang tidak adil, Untuk mengoreksi ketimpangan ini, ada beberapa langkah strategis:

  1. Audit Keadilan Fiskal Daerah, Pemerintah pusat perlu mengevaluasi belanja daerah: berapa persen benar-benar dinikmati rakyat, dan berapa persen hanya untuk birokrasi serta fasilitas pejabat.
  2. Regulasi Fasilitas Pejabat, Perlu ada aturan tegas: dermaga, kapal, rumah dinas, dan mobil pejabat tidak boleh eksklusif. Semua harus berbagi akses dengan publik.
  3. Pajak Kemewahan Simbolik, Pengenaan pajak tambahan untuk pejabat yang memiliki rumah dan mobil mewah di provinsi kepulauan bisa menjadi instrumen moral. Pajak ini bukan soal penerimaan, melainkan pesan bahwa gaya hidup pejabat berada di bawah pengawasan.
  4. Transparansi Anggaran Publik, Setiap rupiah dari APBD harus dilaporkan secara terbuka. Rakyat harus tahu berapa yang dipakai untuk rumah dinas pejabat, dan berapa yang untuk membangun dermaga rakyat.

Dermaga Bersama, Provinsi kepulauan seharusnya mengajarkan filosofi hidup bersama di atas laut yang sama. Dermaga adalah simbol persamaan: semua orang berlabuh di tempat yang sama, tanpa sekat status sosial. Namun kenyataannya, pejabat membangun dermaga privat, seolah ingin memisahkan diri dari rakyat.

Jika pola ini terus berlanjut, jurang ketidakadilan akan melebar. Pajak rakyat akan dipandang sebagai pungutan, bukan kontribusi. Dan pejabat akan semakin teralienasi dari rakyat yang seharusnya mereka layani.

Sudah saatnya pejabat di provinsi kepulauan menyadari: rakyat tidak butuh pertunjukan kemewahan, rakyat hanya ingin melihat pajak mereka kembali dalam bentuk pelayanan publik yang adil. Dermaga seharusnya milik bersama, bukan milik segelintir pejabat.