Rapat sinkronisasi dan pemetaan potensi PAD, berlangsung di lantai 3 Kantor Gubernur Malut, Senin, (14/9/26).
Sofifi – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) melakukan rapat sinkronisasi data untuk melakukan penggalian potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibuka oleh Sekertaris Provinsi (Sekprov Malut), Samsuddin A. Kadir.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) Malut, KH. Sarbin Sehe yang berlangsung di ruang rapat Wagub lantai 3 Kantor Gubernur Malut, Senin, (14/9/26).
Dalam sambutan pembukaan, Sekprov Malut menyampaikan tujuan rapat yaitu untuk menyamakan data antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan menggali potensi PAD, khususnya dari sektor alat berat perusahaan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Zainab Alting, merespon hal tersebut dengan menyoroti enak permasalahan utama dalam pengelolaan data PAD. Menurutnya, saat ini belum ada data perusahaan yang terintegrasi dengan OPD teknis pendapatan terutama data identitas perusahaan dan perizinan yang terhubung dengan perpajakan, data MBLB belum terpetakan, serta data kendaraan operasional, kendaraan besar dan alat berat belum menjadi bagian dari pemetaan potensi.
“Berdasarkan data Bapenda, di Halmahera Selatan tercatat 679 unit alat berat, namun yang masuk sistem Bapenda baru 256 unit dari 35 perusahaan. Sementara di Halmahera Utara, data menunjukkan ada 12 perusahaan dengan 266 alat berat” ujar Zainab.
Untuk merespon hal tersebut, Kadis Kehutanan Basyuni Thahir, Kadis Nakertrans Marwan Polisiri, Bidang Minerba ESDM, dan DLH memberikan masukan terkait validasi data dan pengawasan di lapangan.
Sementara itu, Wagub Sarbin menegaskan PAD adalah surga pendapatan daerah dengan menggali kembali potensi yang belum tergarap maka hal ini dapat menjawab kondisi fiskal hari ini.
“Data kita masih timpang, Ini potensi besar yang harus kita kejar, Kalau datanya valid dan semua perusahaan taat, PAD bisa kita maksimalkan,” tegas Wagub.
Wagub kemudian meminta tiga hal agar setiap potensi dapat terbaca dan bisa dikontrol dengan maksimal.
Pertama, Wagub meminta agar adanya verifikasi data di Seluruh OPD bersama kabupaten/kota untuk melakukan verifikasi lapangan dan update data.
Kedua, mendorong digitalisasi sistem penerimaan melalui teknologi berbasis chip dan mendukung usulan Bapenda untuk memberlakukan “Satu Sistem Satu Basis Data” PAD yang terintegrasi.
Ketiga adalah, penegakan regulasi, untuk menjamin setiap perusahaan yang beroperasi wajib mendaftarkan diri melalui sistem yang tersedia “Jangan sampai ada perusahaan beroperasi tapi tidak terdaftar, atau alat masuk tapi tidak bayar pajak” tandas Wagub.
Rapat kemudian diakhiri dan Wagub menyampaikan akan digelar rapat lanjutan untuk melakukan evaluasi setelah proses sinkronisasi data selesai.