Sumber: Internet
Ternate – Ketua DPD Partai Gerindra Malut, Sahril Tahir, memilih bungkam di tengah polemik beredarnya tangkapan layar percakapan WhatsApp yang diduga melibatkan dirinya dengan salah satu Ketua Yayasan SPPG pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Percakapan tersebut mencuat setelah diposting melalui akun Facebook Imelda Azzahra dan kemudian menjadi sorotan publik. Pasalnya, isi komunikasi itu memuat pembahasan mengenai setoran yang disebut sebagai “hak pusat”, sehingga ia meminta agar dana segera ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama perusahaan CV. Twone Sukses Ciptanusa.
Meski bersikeras menjelaskan sejumlah uang yang dipungut merupakan hak orang pusat, keanehan justru terjadi ketika Sahril menulis bahwa uang tersebut bakal dipergunakan buat “Pembayaran peralatan dapur MBG”
Upaya konfirmasi media ini melalui pesan WhatsApp pada Rabu (16/9) tak membuahkan hasil. Sikap bungkam tersebut membuat sejumlah pertanyaan terkait persoalan yang tengah menjadi sorotan publik belum memperoleh penjelasan langsung dari pihak yang bersangkutan.
Dalam percakapan yang beredar, sosok yang diduga Sahril Tahir menyampaikan bahwa dirinya telah berulang kali mendapat teguran terkait pembayaran ke pusat.
“Asalamualaikum Diane saya suda dapa tegur ulang-ulang dengan masalah pembayaran di pusat. Saya harap besok so harus terkirim.” pinta Sahril dalam isi pesan Whatsapp.
Pihak yayasan kemudian meminta nomor rekening yang harus digunakan untuk melakukan transfer namun mereka mempertanyakan nama rekening dan atas nama siapa.
Persoalan semakin menarik ketika percakapan tersebut terus berlanjut dan Sahril menggunakan istilah “hak orang pusat” dengan mempertanyakan sebab apa uang yang diminta itu belum juga dikirim.
“Diane kenapa belum kirim hak pusat. Saya sudah dinilai bohong karena so minta rekening. Sebenarnya Diane mau gimana kah. Ini uang orang pusat kenapa harus tahan” tanya Sahril dalam pesan.
Tak berhenti di situ, terdapat pula desakan agar pihak yayasan segera memberikan kepastian. Bahkan muncul pernyataan mengenai ancaman pelaporan apabila dana yang disebut sebagai uang pusat disalahgunakan.
“Telpon tara angkat, WA tara baca, maksudnya apa Diane, itu uang pusat kalau salah gunakan saya akan buat laporan khusus” desak Sahril.
Sementara itu, dari pihak yayasan dalam percakapan tersebut justru membantah telah menyalahgunakan dana yang bersumber langsung dari APBN itu. Pihak yayasan mempertegas jika idirinya siap diperiksa apabila menyalah gunakan anggaran, dan membuka laporan keuangan apabila persoalan tersebut hendak dibawa ke pihak pusat.
“Saya tidak salah gunakan Pak. Saya siap dilaporkan ke pusat nanti saya lampirkan laporan keuangan yayasan. Saya juga siap diperiksa semua-semuanya pak ketua” bantah kepala yayasan.
Yang menjadi titik penting dalam percakapan itu adalah permintaan pihak yayasan agar diperlihatkan surat resmi dari pusat sebagai dasar perintah penyetoran dana operasional yayasan.
“Uang operasional yayasan yang pak ketua perintahkan untuk setor ke pusat apakah ada surat langsung dari pusat dan pak ketua? Boleh saya minta lihat suratnya pak ketua” pinta pemilik yayasan, karena merasa perlu diperankan administrasi resmi dari orang pusat yang dimaksud Sahril.
Pertanyaan tersebut membuka ruang publik untuk mempertanyakan dasar, mekanisme, serta pihak penerima dana yang disebut sebagai “hak pusat”.
Terlebih, percakapan itu juga memuat kekhawatiran pihak yayasan setelah adanya pihak-pihak yang disebut diperiksa dan ditangkap.
“Banyak yang diperiksa dan di tangkap saya takut pak ketua” ungkap pihak yayasan dengan penuh pertimbangan.
Salah satu mitra MBG atas nama Rosita juga disebut dalam percakapan. Pihak yayasan mempertanyakan perlakuan yang diterimanya terkait persoalan setoran tersebut dikarenakan apa yang diberlakukan oleh Sahril tidak sebanding dengan dirinya yang terkesan diancam dan dipaksa.
“Rosita juga tidak setor, tapi pak tidak ancam2 begini kok pak ketua. Intinya saya tidak menyalahgunakan uang” ungkap pihak yayasan dengan tegas.
Sikap tegas kepala yayasan ini patut diapresiasi dikarenakan sesuai arahan presiden yang meminta agar para mitra menjalankan tugas dengan jujur
Saat ini, Republik dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto juga sebagai pendiri partai Gerindra yang pernah menginstruksikan kepada para kader di daerah agar membantu mengawal program strategis pemerintah, senantiasa dekat dengan rakyat, serta menjauhi sikap arogan atau elitis.
Sebagai anak buah Presiden Prabowo di Daerah, seharusnya mengambil sikap untuk menjawab setiap pertanyaan dari kalangan media sebagai bentuk rasa pertanggungjawaban untuk menjaga nama baik partai dan orang nomor satu RI saat ini.
Karena, MBG merupakan program prioritas yang terintegrasi dengan hasta cita Presiden Prabowo untuk menjamin kebutuhan gizi anak demi tercapainya generasi emas di 2045.