Pidato Gubernur Sherly Tjoanda dalam Sidang ke III Paripurna KUA PPAS Tahun Anggaran 2026.

Sofifi – Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda, mengatakan terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 28,3 % atau Rp 512 milyar.

Hal itu ia sampaikan dalam pidato Rapat Paripurna Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 bersama Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara.

“Saya apresiasi atas kinerja Bapenda untuk kinerja kerasnya sehingga PAD kita melonjak signifikan 38 persen atau 445M” ungkap Sherly.

Meski menunjukan terdapat perbedaan angka dalam penyampaian naiknya PAD, Sherly melanjutkan, jika peningkatan ini terus menunjukkan perkembangan positif, dari ketergantungan fiskal menjadi kemandirian fiskal.

Diketahui sebelumnya bahwa, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu perkembangan ekonomi, pergeseran anggaran, kebutuhan mendesak, serta keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Pendapatan Daerah dirancang sebesar Rp3,211 triliun, bertambah Rp415 miliar lebih atau naik 14,85 persen dari APBD murni 2026. Sementara itu, Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp3,560 triliun, bertambah Rp741 miliar atau naik 26,30 persen dari APBD murni 2026.

“Kita semua berharap agar semua pihak dapat mendukung pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk mewujudkan Maluku Utara Bangkit, serta mendorong kemajuan Maluku Utara sebagai Provinsi yang Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Berkelanjutan”, ungkap Iqbal Ruray menutup paripurna.

Penandatanganan tersebut menjadi bagian penting dalam landasan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi Maluku Utara.

Kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif tersebut sekaligus menegaskan komitmen bersama dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.