Ketua Panitia HUT Provinsi, Marwan Polisiri, (sumber istimewah).
SOFIFI – Sikap tertutup ditunjukkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Maluku Utara sekaligus Ketua Panitia Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Marwan Polisiri. Di tengah gencarnya komitmen transparansi anggaran yang digaungkan oleh Gubernur Sherly Tjoanda, Marwan justru memilih bungkam saat dikonfirmasi wartawan mengenai besaran penggunaan APBD untuk suksesi rangkaian acara tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, Marwan Polisiri belum memberikan tanggapan ataupun klarifikasi resmi. Sikap enggan merespons dari Ketua Panitia ini memicu pertanyaan besar dari publik, terutama setelah jurnalis mencoba melakukan konfirmasi tertulis secara santun terkait sumber dana dan bentuk partisipasi pihak swasta dalam acara tersebut.
Kondisi ini dinilai sangat kontradiktif dengan pernyataan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda. Dalam berbagai kesempatan, Sherly berulang kali menegaskan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar setiap rupiahnya berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Selain berseberangan dengan komitmen pimpinan daerah, sikap tertutup panitia juga memicu kekhawatiran terkait kepatuhan terhadap instruksi pemerintah pusat. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi tegas kepada seluruh pemerintah pusat maupun daerah untuk menghentikan pemborosan dana dalam perayaan ulang tahun secara besar-besaran. Presiden meminta agar anggaran seremonial yang tidak efisien segera dipangkas dan dialokasikan untuk prioritas mendesak, seperti fasilitas sekolah, rumah sakit, dan program kesejahteraan sosial.
Rangkaian acara HUT Malut ke-27 sendiri berlangsung cukup padat sepanjang September hingga Oktober 2026. Beberapa agenda di antaranya adalah program pemutihan denda kendaraan, pangan murah, isbat nikah gratis, operasi katarak, lomba olahraga tradisional dengan total bonus Rp249 juta, hingga ajang bergengsi Triathlon dan Kirab Kesultanan Maluku Kie Raha.
Mengingat banyaknya item kegiatan, publik kini mendesak pihak panitia penyelenggara untuk segera membuka rincian anggaran ke masyarakat secara transparan. Kejelasan mengenai ada tidaknya pergeseran dana APBD, serta bentuk kontribusi dari perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Maluku Utara, dianggap krusial demi menghindari spekulasi adanya konflik kepentingan dan memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih sesuai amanat undang-undang keterbukaan informasi publik.