Oleh : Imran Tahir
Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kementerian Ketenagakerjaan merupakan lembaga pelatihan milik pemerintah yang memiliki peran strategis dalam pengembangan kompetensi tenaga kerja nasional. Agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika kebutuhan pasar kerja, BPVP perlu melakukan pembenahan dan transformasi menyeluruh. Tanpa adanya langkah adaptasi dan inovasi, keberadaan BPVP berisiko kehilangan fungsi strategisnya dan hanya menjadi lembaga formalitas semata.
Dinamika Kebutuhan Tenaga Kerja Daerah
Ketersediaan lapangan pekerjaan di setiap daerah bersifat fluktuatif dan dapat berubah secara cepat sesuai karakteristik wilayah. Sebagai contoh, di Provinsi Maluku Utara, sektor industri pada masa lalu didominasi oleh pengolahan kayu, seperti industri plywood dan pengolahan kayu gelondongan. Namun, dalam satu dekade terakhir, sektor pertambangan mengalami pertumbuhan pesat, diikuti dengan berkembangnya industri pengolahan nikel sebagai konsekuensi dari perubahan Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba). Fenomena ini menunjukkan bahwa struktur industri di suatu wilayah akan terus berubah seiring perkembangan regulasi, teknologi, dan pasar.
Pergeseran Paradigma Pelatihan
Dalam menghadapi kondisi tersebut, Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai bagian dari BPVP harus mampu menyesuaikan arah dan strategi pelatihannya. Indikator keberhasilan pelatihan tidak lagi hanya diukur dari jumlah lulusan (output), tetapi lebih pada tingkat keterserapan lulusan di dunia kerja (outcome). Fakta di Maluku Utara menunjukkan bahwa meskipun terdapat banyak tenaga kerja dari luar daerah maupun luar negeri yang masuk, tingkat pengangguran lokal tetap relatif tinggi. Salah satu penyebabnya adalah keberlangsungan program kejuruan yang peluang penyerapan tenaga kerjanya rendah.
Oleh karena itu, program kejuruan dan penempatan instruktur di setiap wilayah harus disesuaikan dengan kebutuhan industri terkini. Rotasi kejuruan dan instruktur secara berkala perlu dilaksanakan, disertai peningkatan kompetensi instruktur secara berkelanjutan agar mampu menjawab tantangan industri yang terus berkembang.
Inovasi melalui Project Based Learning (PBL)
Kementerian Ketenagakerjaan telah memperkenalkan model pelatihan berbasis proyek nyata atau Project Based Learning (PBL), di mana peserta didorong untuk belajar melalui pengerjaan proyek yang relevan dengan dunia kerja atau kebutuhan masyarakat. PBL menekankan pembelajaran langsung (hands-on) dan pengalaman praktik, berbeda dengan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) yang berfokus pada pencapaian standar kompetensi teknis.
PBL telah diimplementasikan di sejumlah BPVP, termasuk BPVP Padang yang pelaksanaannya dibuka secara resmi oleh Menteri Ketenagakerjaan pada 4 Agustus 2025. Kendati demikian, capaian keberhasilan program ini belum terukur secara optimal, antara lain karena sebagian besar instruktur belum mendapatkan pembaruan kompetensi yang sesuai dengan karakteristik PBL.
Strategi Optimalisasi PBL
Agar penerapan PBL lebih efektif dan efisien, pelaksanaan program ini sebaiknya diprioritaskan bagi alumni PBK yang telah memiliki dasar keterampilan pada bidang terkait. Dengan demikian, durasi pelatihan dapat difokuskan pada pendalaman praktik dan pengembangan proyek nyata, bukan pada pengajaran teori dasar.
Selain itu, Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri (FKLPI) perlu diperkuat melalui keterlibatan aktif kepala daerah guna memfasilitasi keterhubungan antara lembaga pelatihan dan industri. Pembentukan fasilitator pengantar kerja juga menjadi langkah penting untuk memastikan komunikasi dengan dunia industri dan lintas sektor berjalan optimal.
Segmentasi Pelatihan BPVP
Pelatihan di BPVP perlu dibedakan secara tegas berdasarkan orientasinya yakni pelatihan diarahkan untuk penyerapan tenaga kerja di sektor industri, dengan dukungan penguatan FKLPI dan Pelatihan yang difokuskan pada pembentukan wirausaha, dengan memperkuat kemitraan lintas sektor seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, serta instansi terkait yang berperan dalam pembinaan usaha pasca-pelatihan.
BPVP sebagai Pusat Penghubung Strategis
Dalam era perubahan cepat dan dinamisnya pasar kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya Direktorat Binalavottas, harus menempatkan diri sebagai pusat penghubung (hub) strategis dalam ekosistem ketenagakerjaan nasional. Dengan posisi tersebut, BPVP akan menjadi titik kunci yang mengintegrasikan kebutuhan industri, lembaga pelatihan, dan kebijakan pemerintah, sehingga mampu berkontribusi signifikan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas.